ADSENSE1

Tak Dikutkan saat Sidang Isbat, PP Muhammadiyah Mengaku Tak Menerima surat apa pun dari Kemenag untuk menghadiri sidang isbat

sumber foto : unikpost 

Di balik penentuan awal Ramadan tahun ini, ternyata ada kisah janggal untuk diperhatikan. Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar kedua di Indonesia mengaku tak diundang Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghadiri Sidang Isbat penentuan awal Ramadan. Agar tak melebar ke mana-mana, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas harus segera bicara.

Soal tidak diundangnnya Muhammadiyah pada Sidang Isbat itu, diungkapkan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, kemarin. Mu’ti telah mengonfirmasi ke sejumlah pihak yang disebut-sebut diundang dalam Sidang Isbat. Namun, tidak ada satupun yang menyatakan menerima undangan dari Kemenag.

Padahal, sebelumnya, disebutkan ada tiga perwakilan ormas yang memberikan pertimbangan dalam sidang isbat. Mereka adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama KH Abd Salam Nawawi, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dr KH Sriyatin Siddiq, dan KH Syarif Ahmad Hakim dari Persis.

“Saya tanya Majelis Tarjih tidak ada undangan Sidang Isbat,” beber Mu’ti. Untuk memastikan bahwa Muhammadiyah betul-betul tidak diundang dalam Sidang Isbat, Mu’ti menyarankan supaya Kemenag menunjukkan surat undangan tersebut.

Bagaimana sikap Kemenag menanggapi pernyataan Muhammdiyah? Diretur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar), Adib Machrus menyangkal pengakuan Mu’ti. Ia menegaskan, dalam sidang tersebut semua perwakilan ormas Islam hadir, termasuk Muhammadiyah.

“Sejumlah perwakilan ormas Islam mengikuti Sidang Isbat awal Ramadan 1443 H, termasuk NU dan Muhammadiyah. Bahkan, perwakilan dari Lembaga Falakiyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Persis memberikan tanggapan dan saran dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menag,” tegas Adib, kemarin.

Ia menuturkan, tidak hanya perwakilan ormas Islam. Kemenag juga mengundang duta besar negara sahabat, Lembaga Penerbangan dan Antarika Nasional (Lapan), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan juga Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag.

Adib menyebut, karena pandemi, sidang digelar hybrid, ada yang mengikuti secara luring dan daring. “KH Abd Salam Nawawi, MA dari Lembaga Falakiyah NU dan Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti secara daring. Sedang KH. Syarif Ahmad Hakim dari Persis mengikuti secara luring di Auditorium HM Rasjidi Kemenag,” ungkapnya.

Senayan pun menyayangkan kejadian ini. Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menilai, kejadian ini berawal dari persoalan klasik yang bersumber dari dua metodologi penentuan tanggal komariah yang berbeda. Ia mengusulkan agar ke depannya, baik dari Kemenag maupun ormas Islam membentuk kalender Islam.

Meski begitu, Bukhori memandang tidak fair juga jika Kemenag tidak menghadirkan perwakilan Muhammadiyah dalam Sidang Isbat. “Seharusnya, Kemenag meskipun Muhammadiyah sudah tetapkan tanggal, baiknya diundang,” imbuh politisi PKS itu.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berpesan agar menghargai keputusan Pemerintah. Keputusan ini diambil dalam Sidang Isbat, berdasarkan atas rukyatul hilal oleh petugas yang disebar di berbagai titik daerah yang tidak melihat keberadaan hilal berada 2 derajat di bawah ufuk atau tidak.

Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1443 H ini pada tanggal 2 April 2022 ini. Sedangkan pemerimtah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada 3 April 2022.

“Dengan adanya perbedaan ini, tentu kita tak harus berpolemik. Perbedaan itu biasa dalam penetapan awal Ramadan. Keduanya memilki dasar hukum yang kuat menurut fiqh Islam dalam penentuan awal Ramadan ini. Hal ini bagian dari khazanah kekayaan umat Islam dalam menentukan awal Ramadan ini,” pungkasnya.

Netizen ikutan komentar soal gaduh ini. Ada yang dukung Muhammadiyah ada yang dukung pemerintah. “Muhammadiyah bukan penjilat. Muhammadiyah memberi untuk negeri, bukan meminta kepada penguasa,” cuit @Ardi62863624. “Kalau Ramadan sebelumnya saya selalu ikut Pemerintah. Tapi, kok kali ini saya lebih kuat ikut Muhammadiyah. Tentunya dengan pertimbangan yang kuat pula,” aku @usmanadi.

Ada juga netizen yang bela Pemerintah. “Sama saja. Muhammadiyah juga tidak izin pemerintah langsung tentukan tanggal puasanya. Kayanya Pemerintah balas, kalau begitu jangan diundang, sudah biarkan saja. Pasti gak akan ngalah kok,” ulas @Ajang19645385. “Kok bodoh mbahnya. Sejak kapan Muhammadiyah mesti izin tanggal puasa? Penentuannya gak pakai nafsu, tapi pakai dua cara rukyat dan hisab. Bukan pakai ego,” timpal @salima252.

Mengapa jadi gaduh soal hisab dan rukyat hanya terjadi saat penentuan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah saja. Padahal, di bulan Qomariah lain, termasuk penentuan waktu sholat konon sepakat gunakan hisab. Ada apa?” sesal @rinduk3adilan. “Bagi yang mengerti atau pernah mempelajari falaq dan hisab dituntut baginya untuk mengamalkan ilmunya,” pesan @amincs40.

PP Muhammadiyah tegaskan pihaknya tidak menerima undangan dari kemenag untuk menghadiri sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 H yang digelar pada hari Jumat (1/4).

Namun, Kemenag menyatakan sidang isbat diikuti sejumlah ormas keagamaan termasuk NU dan Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan kehadiran anggota Majelis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah Sriyatin Siddiq di sidang isbat tak mewakili Muhammadiyah secara organisasi.

"Karena tidak ada undangan dan tidak ada surat tugas, keikutsertaan Sriyatin tidak mewakili dan tidak merupakan representasi resmi PP Muhammadiyah," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/4).

Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah tak menerima surat apa pun dari Kemenag untuk menghadiri sidang isbat. Dia mengatakan prosedur di Muhammadiyah semua yang mewakili PP Muhammadiyah di forum resmi harus membawa surat tugas resmi dari PP Muhammadiyah/Majelis sesuai surat undangan demi tertib administrasi.

Abdul Mu'ti menendapatkan informasi adanya surat Kemenag kepada Kepala Pengadilan Agama Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 21 Maret. Adapun isi suratnya menugaskan Sriyatin untuk menghadiri sidang isbat. Surat tidak ditujukan langsung kepada PP Muhammadiyah.

"Jadi kehadiran beliau (Sriyatin) dalam sidang isbat tidak mewakili PP Muhammadiyah," kata dia.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) memastikan sidang isbat awal Ramadan 1443 H diikuti perwakilan ormas Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah.

"Sejumlah perwakilan ormas Islam mengikuti sidang isbat awal Ramadan 1443 H, termasuk NU dan Muhammadiyah," ucap Adib.
Adib menjelaskan, sebagaimana biasanya, sidang isbat mengundang perwakilan ormas Islam, duta besar negara sahabat, LAPAN, BRIN, BMKG, dan juga Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag. Hanya, karena pandemi, sidang digelar hybrid, ada yang mengikuti secara luring dan daring.

Lembaga Falakiyah NU yang diwakili H. Abd. Salam Nawawi dan Sriyatin Siddiq dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti secara daring. Sedangkan Syarif Ahmad Hakim dari Persis mengikuti secara luring di Auditorium HM Rasjidi Kemenag.


Penulis : Nuriyah Nofasari via populis.id



Belum ada Komentar untuk "Tak Dikutkan saat Sidang Isbat, PP Muhammadiyah Mengaku Tak Menerima surat apa pun dari Kemenag untuk menghadiri sidang isbat"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

ADSENSE2

MGID Gadget Pintar

ADSENE3