ADSENSE1

Pantang menyerah, pelapor Arteria Dahlan akan jerat politisi PDIP itu dengan pasal berbeda

 

sumber foto : unikpost

Polisi disebut akan memeriksa kembali saksi ahli dari kasus dugaan diskriminasi anggota DPR RI Arteria Dahlan

Saksi ahli kali ini yang diperiksa terkait dua pasal tertinggal yang disebut belum diselesaikan oleh penyidik.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Poros Nusantara, Susana Febriati yang melaporkan Arteria Dahlan karena menegur Kajati yang memakai Bahasa Sunda dalam rapat.

Susana mengatakan pelapor dan para saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik terkait dua pasal yang dianggap tertinggal dalam kasus Arteria Dahlan.

Mereka diperiksa hampir tujuh jam di ruangan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa (8/2/2022).

Kuasa Hukum Poros Nusantara Katakan Masih Ada Pasal yang Akan Jerat Arteria Dahlan

Pantang menyerah, pelapor Arteria Dahlan akan jerat politisi PDIP itu dengan pasal berbeda.
Kuasa hukum Poros Nusantara Susana Febriati mengatakan bahwa ada pasal tertinggal yang belum diselesaikan Polda Metro Jaya usai dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat.

"Di laporan pengaduan di Polda Jawa Barat yang dilimpahkan Polda Metro Jaya hanya terkait dengan UU ITE, sedangkan kami mengadukan beberapa pasal di antarannya UU Nomor 40 tahun 2008 mengenai diskriminasi RAS dan etnis, sekaligus Pasal 315 316 KUHP," ujarnya  ditemui di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (8/2/2022).

Maka dari itu kata Susana, saat ini pelapor akan memberikan klarifikasi terkait dua pasal tersebut.
Susana meyakini, dengan dua pasal tersebut, Arteria Dahlan dapat dijerat pidana.

Maka, menurut Susana, terlalu terburu-buru apabila polisi menyebut Arteria Dahlan tidak bisa dijerat pidana lantaran memiliki hak imunitas sebagai anggota dewan.

"Kami pikir apa yang dilakukan terlalu buru-buru karena ini belum ada kalrifikasi secara utuh," kata Susana.
Maka dari itu, pihak pelapor ingin kepolisian hanya fokus dengan kasus pidana tersebut bukanlah hak imunitas Arteria Dahlan.

Menurutnya, pidana dan hak imunitas yang dimiliki Arteria Dahlan dua hal berbeda. "Adapun hak imunitas atau MKD adalah ranah yang berbeda, kami adalah pencari keadilan untuk memastikan pelaporan hukum yang kami laporkan," jelasnya.
Mereka berharap bisa mendapatkan keadilan dari kasus tersebut. Sebab menurutnya semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum.
Dalam pemenuhan panggilan klarifikasi itu, pihak pelapor membawa beberapa alat bukti berupa pemberitaan media massa dan alat-alat bukti lainnya.
Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut bahwa anggota DPR RI Arteria Dahlan tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan secara lisan atau tulisan yang dilaporkan karena dugaan ujaran kebencian yang berbau SARA.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan hal itu mengacu pada hak imunitas yang dimiliki anggota DPR RI sesuai dengan UU RI No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 Pasal 224 tentang hak imunitas wakil rakyat.

Pada Pasal 224 ayat 2 dijelaskan bahwa anggota DPR RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan, karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR RI atau pun di luar rapat DPR yang semata mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR RI.

"Pada ayat tersebut juga menerangkan bahwa anggota DPR RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan, karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR RI atau pun di luar rapat DPR RI," ujar Zulpan di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022).

Sehingga kata Zulpan, sesuai dengan undang-undang MD3 hak dan kewenangan Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI dilindungi konstitusional. (Des)

Dalam pemeriksaan pelapor dan saksi diberi 19 pertanyaan. Di antaranya terkait dua pasal tertinggal yang telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Di pelaporan Polda Jawa Barat, pelapor mencantumkan juga dua pasal yakni dugaan tindak pidana undang-undang nomor 40 tahun 2008 yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan 156 KUHP terkait penghinaan.

"Sedangkan di dalam berkas perkara yang dilimpahkan dari Polda Jabar kepada Polda Metro Jaya di dalam laporan pengaduan hanya dicantumkan dugaan pelaporan tindak pidana yang menyangkut undang-undang ITE," jelas Susana dihubungi Rabu (9/2/2022).

Kata Susana, penyidik berjanji akan mengkroscek ulang pengaduan tersebut. Selanjutnya kata Susana, pihak penyidik akan meminta keterangan para saksi ahli dan akan ada gelar perkara untuk dua pasal tertinggal itu.

Namun, Susana mengaku tidak tahu kapan saksi ahli akan diperiksa oleh penyidik. "Kita lihat nanti agenda selanjutnya agar informasi terang benderang," ujarnya. Sebelumnya kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret Arteria Dahlan tidak dilanjutkan oleh penyidik.

Alasannya, Arteria Dahlan memiliki hak imunitas karena berprofesi sebagai anggota DPR RI sehingga tidak dapat dipidana karena pendapatnya. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi ahli mulai dari saksi ahli pidana ITE dan Bahasa. Hasilnya, Arteria terbebas dari jerat UU ITE dan juga ujaran kebencian yang mengandung SARA.

ARTERIA DAHLAN MINTA MAAF KEPADA MASYARAKAT JAWA BARAT

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, usai meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara Bahasa Sunda saat rapat.
Permintaan itu ia sampaikan usai memberikan klarifikasi kepada DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2022). "Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu," kata Arteria.

Arteria Dahlan mengaku tak berniat mendiskreditkan Suku Sunda. Arteria Dahlan mengaku tak berniat mendiskreditkan Suku Sunda. (TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM) Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria ia sampaikan saat diterima oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP partai."
"Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai."
"Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” tutur Arteria.
Arteria pun berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi.
"Saya sendiri akan lebih fokus di dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan, bandara, laut, mafia pangan dan BBM."
"Dan berbagai upaya penegakkan hukum lainnya."
"Saya akan lebih bekerja secara silent tetapi mencapai sasaran penegakan hukum."
"Sekali lagi terima kasih atas semua kritik dan masukan yang diberikan kepada saya," ucapnya.
Sebelumnya, Arteria menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara memakai Bahasa Sunda saat rapat.

Hal tersebut dikatakan Arteria saat rapat kerja bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks DPR/MPR, Jakarta. Arteria meminta Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin memecat Kajati tersebut. "Ada kritik sedikit Pak JA, ada Kajati yang dalam rapat dan dalam raker itu ngomong pakai Bahasa Sunda, ganti Pak itu," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/1/2022).

Arteria menyayangkan sikap Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat. Menurut dia, Kajati itu seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia. "Kita ini Indonesia, pak." "Jadi orang takut kalau omong pakai Bahasa Sunda, nanti orang takut ngomong apa dan sebagainya." "Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas," pintanya. (*)
Penulis: Desy Selviany via WartaKotalive.com

Belum ada Komentar untuk "Pantang menyerah, pelapor Arteria Dahlan akan jerat politisi PDIP itu dengan pasal berbeda"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

ADSENSE2

MGID Gadget Pintar

ADSENE3